Berita Sekitar Anambas
Penerimaan Pegawai PTT
Kabag Kepegawaian Kabupaten Anambas, Ilham Firman diminta untuk transparan terkait dengan persoalan penerimaan pegawai
PTT dan honorer di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Pasalnya sejak kasus ini mencuat, hingga kini kasus tersebut belum tuntas dan
masih menuai protes dari berbagai pihak. Ketua LSM Pribumi Peduli Negeri Provinsi Kepri, Beni kepada www.detikkepri.com melalui
sambungan telepon dari Anambas, Selasa (6/1) mengatakan tidak transparannya Kabag Kepegawaian Ilham Firman tersebut menggambarkan
bahwa yang bersangkutan terkesan tidak mematuhi petunjuk Bupati dan Sekda Anamabas, dalam melaksanakan proses penerimaan pegawai
PTT dan honorer.
"Dia sudah gagal dalam menyelenggarakan penjaringan tenaga honorer untuk memanfaatkan SDM anak-anak daerah. Hak anak-anak negeri
telah dipecundangi oleh orang luar," ujar Beni dengan nada kesal.
Beni sangat menyayangkan ulah panitia penerimaan pegawai honorer yang lebih mengutamakan orang dari luar Anambas.
Padahal latar belakang pendidikan mereka sama dengan anak-anak tempatan, yakni tamatan SMA sederajat.
Benimn menambahkan dirinya juga merasa aneh, kenapa soal tes terlulis yang diberikan untuk lulusan SMA sama dengan lulusan Sarjana.
Seharusnya, kata Beni, dengan jenjang pendidikan yang berbeda, tentunya soal test juga berbeda.
Kejanggalan lainnya, ungkap Beni, panitia secara tiba-tiba langsung membakar materi soal ujian tes tertulis dan lembar jawabannya.
Tindakan ini mengakibatkan beberapa peserta yang ingin langsung mencek nilai ujian mengalami kesulitan.
Sementara itu menurut Tarmizi, salah seorang anggota Badan Penyelaras Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) menilai,
mencuatnya persoalan ini, dikarenakan tidak seiring sejalannya tugas dan koordinasi yang diamanatkan Bupati dan Sekda Anambas
kepada panitia penerimaan pegawai PTT/honor dan pihak kecamatan sebagai tempat berlangsungnya seleksi.
Untuk itu, BP2KKA, jelas Tarmizi, dalam waktu dekat akan mengirim surat ke Bupati untuk mempertanyakan persoalan ini.
"Jika perlu kami akan mengadakan pertemuan langsung," ucap Tarmizi.
Dia juga menambahkan BP2KKA yang kini menjadi badan kontrol pembangunan di KKA, berjanji akan membantu menuntaskan persoalan
tersebut, sehingga tidak muncul saling curiga dan tidak makin berkembang
Seperti diberitakan sebelumnya, penerimaan pegawai PTT/honor di lingkungan Pemkab Anambas yang dijaring melalui 7 kecamatan,
diduga syarat indikasi KKN, karena proses penerimaan tidak sesuai dengan perintah Bupati untuk mengutamakan putra daerah tempat
diterima menjadi pegawai PTT/Honor. Ahmad R
Diposting oleh : Andi tgl : 2009-01-14 18:36:05